Subsidi Untuk Rumah Sederhana Dialihkan ke Rusun

Minggu, 4 Mei 2014 |

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, Kementerian Perumahan Rakyat membuat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) khusus untuk rumah sederhana tapak. Dengan bantuan FLPP yang dipakai untuk memberi subsidi bunga kalangan MBR bisa mencicil rumah dengan bunga tetap sebesar 7,5 persen.

Subsidi bunga diberikan kepada bank penyalur KPR sehingga kalangan MBR bisa menikmati bunga murah sepanjang masa kredit.  Rumah yang dapat dibeli melalui skema FLPP harganya ditentukan oleh pemerintah. Selain dukungan FLPP, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana tapak juga dibebaskan atau ditanggung pemerintah.

Rumah Susun (Rusun)

Rumah Susun (Rusun)

Harga jual rumah bersubsidi oleh pemerintah belum lama ini dinaikkan dari Rp88 juta-Rp145 juta menjadi Rp105 juta-Rp165 juta. Kenaikan harga ini merupakan tuntutan  pengembang yang mengaku kesulitan membangun rumah sederhana karena tanah dan bahan bangunan sudah mahal. Namun harga baru yang ditetapkan Kemenpera ini pembebasan PPN-nya sampai sekarang  belum mendapat persetujuan Kementrian Keuangan.  Artinya, konsumen rumah sederhana tapak (RST) harus membayar PPN 10 persen dan PPH 5 persen.

“Kalau tidak mau terkena pajak, harganya harus menggunakan harga lama karena harga baru ini belum turun ketetapannya dari Kemenkeu. Jadi konsumen masih terkena PPN dan PPH. Kalau BPHTB yang menentukan daerah jadi tergantung daerah masing-masing,” ujar Sri Hartoyo, Deputi Pembiayaan Kemenpera, kepada housing-estate.com, awal Mei 2014.

Dengan harga baru ini masyarakat yang bisa mengakses rumah dengan bantuan FLPP ini menjadi semakin luas. Dari yang tadinya maksimal bergaji Rp3,5 juta untuk pembelian RST  menjadi Rp4 juta/bulan. Untuk rumah susun sederhana (RSS) atau apartemen kelompok sasarannya mereka yang memiliki penghasilan Rp7 juta/bulan.

Kendati dibutuhkan MBR, kata Sri Hartoyo, , skema FLPP untuk RST  akan dihentikan pada  31 Maret 2015. Selanjutnya skema FLPP ini akan dialihkan untuk rumah susun sederhana. Pengalihan subsidi ini tujuannya agar masyarakat mau memilih bertempat tinggal di rusun dan mempercepat pembangunan rusun di dalam kota. Menurut Sri Hartoyo, kalau kebijakan ini tidak diambil, pembangunan RST bakal lebih masif  dan  tanah yang tersedia akan cepat habis.

“Dana pemerintah untuk bantuan hunian terbatas sehingga diarahkan untuk rumah susun. Yang dibangun nggak perlu 20 lantai, dua lantai juga sudah termasuk rumah susun. Tujuannya  untuk optimalisasi lahan, kalau tidak lahan yang masih  ada akan cepat  habis,”tandasnya. Yudis

 

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan