DR Jamil Ansari : Rumah 41 m2 Baru Dapat Disebut Layak Huni

Rabu, 16 Jul 2014 |

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Kriteria rumah layak huni yang selama ini dijadikan patokan tampaknya perlu direvisi. Menurut Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jamil Ansari, disebut rumah layak huni apabila minimal luasnya 41 m2. Angka ini merupakan salah satu kesimpulan dalam disertasi berjudul Rumah Yang Layak Huni Bagi Pendidikan Keluarga yang disampaikan Jamil Ansari untuk memperoleh gelar doktor di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pada awal pekan ini.

Untuk menyusun desertasi ini Jamil melakukan penelitian terhadap rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tipe rumahnya 21 – 42 m2 baik rumah tapak maupun rumah susun (Rusun) di seluruh wilayah Jakarta.  “Tujuan penelitian ini untuk mendalami dan menganalisa kebutuhan kecukupan minimal unsur ruang dan luas rumah sebagai sarana pendidikan keluarga,” ujarnya.

rumah layak huni

Jamil menyimpulkan, kebutuhan kecukupan minimal untuk rumah terdiri dari delapan unsur. Yaitu kamar orang tua seluas 10,6 m2, kamar anak 6 m2, ruang keluarga 10,2 m2, kamar mandi 1,7 m2, dapur 2,2 m2, ruang cuci dan jemur 2,2 m2, ruang tamu 4 m2, dan teras 4,5 m2. Untuk memenuhi delapan unsur itu luas rumahnya minimal 41,4 m2. Khusus rusun minimal harus ada ruang bersama seluas 120 m2 untuk tempat bermain anak-anak. “Untuk luas ruang rumah seperti ini dibutuhkan luas tanah minimal 72 m2,” jelasnya.

Jamil menyebutkan, rumah selain sebagai hak dasar untuk bermukim juga merupakan pondasi yang membentuk karakter seseorang. Untuk itu rumah layak huni dengan kecukupan luas minimal sangat penting. Ia berharap disertasinya dapat menjadi acuan pemerintah dan pengembang dalam membangun rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Para orang tua sebaiknya juga lebih teliti dalam merencanakan huniannya agar anak-anaknya dapat berkembang optimal.

“Jangan hanya memerhatikan daya beli, kecukupan minimal luas ruang juga harus terpenuhi. Pemerintah sebaiknya memberikan fasilitas kepada pengembang dan MBR untuk membangun rumah swadaya dengan keringanan pajak, kemudahan kredit konstruksi, dana stimulan, dan sebagainya,” tandasnya. Yudis

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan