Rumah Murah Diusulkan di Luar Kota Besar

Rabu, 10 Sep 2014 |

Housing-Estate.com, Jakarta - Pembangunan rumah murah untuk melaksanakan ketentuan hunian berimbang 1:2:3 masih harus menempuh jalan lebih panjang. Realestat Indonesia (RE), wadah para pengembang, minta agar lokasi pembangunan rumah murah atau rumah sederhana di luar Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota besar lainnya.

“Kalau di kota besar mungkin di titik tertentu, misalnya di sekitar stasiun, itu pun harus dengan dukungan pemerintah. Sebab, dengan adanya otonomi daerah  setiap kota atau kabupaten punya aturan masing-masing untuk membangun wilayahnya,” ujar Ketua Umum REI, Eddy Hussy, kepada housing-estate.com, Rabu (10/9) di Jakarta.

Eddy-Hussy

Pembangunan hunian berimbang itu merupakan amanat UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam pasal 9 (ayat 2) undang-undang tersebut disebutkan, pengembang yang membangun rumah mewah diwajibkan membangun rumah menengah dan rumah sederhana dengan perbandingan 1 : 2 : 3. Terkait banyaknya pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan itu Menpera Djan Faridz  sudah melaporkan ratusan pengembang ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung dengan sangkaan melanggar undang-undang.

REI juga mengusulkan pembangunan rumah sederhana itu ditentukan langsung kotanya. Hal ini dikarenakan tidak semua kota memungkinkan untuk dibangun rumah murah karena harga tanahnya yang sudah sangat mahal. Menurut Eddy, pihaknya bersama  DPD REI seluruh Indonesia masih mendata daerah mana saja yang layak untuk dibangun rumah murah.

Ia juga mengaku tengah mendalami laporan Menpera ke Mabes Polri terkait pelanggaran terhadap ketentuan hunina berimbang. Menurut Eddy, tidak semua yang dilaporkan disertai data akurat. Pengembang sesungguhnya mau membangun, tidak ada niat untuk melanggar undang-undang. Masalahnya, katanya, rentang satu tahun antara UU Perumahan dan Permukiman yang berlaku 2011 dengan Permenpera No.10/2012 sebagai turunan undang-undang itu, sudah banyak proyek yang selesai.

Eddy berharap Kemenpera melakukan koordinasi dengan Pemda agar pengembangan perumahan sesuai dengan semangat dan aturan daerah masing-masing. Ia menyebut aturan hunian berimbang itu overlap dengan SK Gubernur DKI Jakarta yang mewajibkan pengembang menyerahkan 20 persen dari lokasi proyeknya untuk dibangun rumah susun.

Menpera menepis terjadinya overlaping  antara SK Gubernur DKI dengan ketentuan hunian berimbang.  Menurut Menpera, SK Gubernur DKI itu hibah, pengembang wajib menyerahkan 20 persen lahannya, sedangkan hunian berimbang dijual. Menanggapi usulan REI tentang lokasi pengembangan rumah sederhana, Menpera mengatakan pihaknya menunggu usulan itu.  “Mereka yang minta, ya kita tunggu usulannya di mana. Nanti kita konsultasikan lagi dengan Pemda apa mereka setuju apa tidak,” tegasnya. Yudis

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan