Laksamana TNI Agus Suhartono Sangat Sering Pindah Rumah

Minggu, 5 Okt 2014 |

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Seperti rakyat pada umumnya masih banyak anggota TNI yang belum memiliki rumah. Sekitar 40 persen dari 65.000 personil TNI AL misalnya, belum mempunyai rumah sendiri. Banyaknya kasus pensiunan tentara yang ngotot menghuni rumah dinas kendati sudah tidak berdinas aktif lagi, antara lain berpangkal dari persoalan itu. Karena itu setiap Panglima TNI punya concern besar terhadap persoalan perumahan prajurit ini, tak terkecuali Laksamana TNI Agus Suhartono (2010-2013).

agus suhartono

Terlebih sewaktu masih perwira muda para panglima itu juga mengalami sendiri bagaimana sulitnya mendapatkan rumah sendiri. Agus Suhartono contohnya, pertama kali bisa membeli rumah saat berpangkat kapten. “Rumahnya kecil, tipe 49. Saya beli dengan fasilitas KPR dari BTN tahun 1984. Cicilannya setiap bulan Rp65 ribu flat selama 20 tahun. Jadi baru baru lunas tahun 2004 lalu,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.

Ia mengaku waktu itu cicilan sebesar itu terasa berat, karena memakan sepertiga dari gaji yang diterimanya setiap bulan. Setelah berjalan sekian tahun baru cicilan itu terasa ringan. Karena itu meski Agus terus menerus ditawari bank supaya mempercepat pelunasan rumah itu tapi ia tidak mau. “Sayang. KPR dengan cicilan Rp65 ribu per bulan sudah tidak ada lagi,” jelasnya. Begitu rumah BTN itu lunas tahun 2004 ia langsung menjualnya. Hasilnya ia pakai untuk biaya membangun rumah baru yang lebih besar di atas tanah yang sudah ia beli sebelumnya.

Setelah rumah baru itu ditempati, ia mulai mencicil membeli tanah lagi di lokasi lain yang lebih luas. Rumah yang sudah ditempati itu kemudian dijual untuk biaya membangun rumah baru yang lebih besar lagi. Begitu seterusnya. “Makanya saya paling sering pindah rumah,” kata panglima yang ramah ini sembari tertawa. Di Surabaya (pangkalan terbesar TNI AL di Indonesia) total sudah lima kali Agus pindah rumah pribadi.

Sedangkan di Jakarta sudah tujuh kali, tapi semuanya rumah dinas. Ia pernah tinggal di Jl Cut Meutia, Jl Salatiga, Cawang, bahkan di Pondok Indah. Bapak dua anak ini menikmati pindah-pindah rumah itu. Padahal, semua rumah pribadi yang dibangunnya ia gambar sendiri. Ia juga memilih sendiri bahan bangunannya, dan mengawasi langsung tukang yang mengerjakannya.

“Kalau kita rajin, telaten, mau menabung dan mau mencicil beli tanah, rumah kita akan makin besar dan makin besar lagi,” ujar mantan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat itu. Dulu ruang favoritnya di rumah adalah ruang keluarga. Di ruang itu ia biasa berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Sekarang setelah kedua anaknya dewasa dan punya kegiatan masing-masing, ruang favoritnya bergeser ke kamar tidur. “Mungkin karena faktor usia juga, ya?” katanya.

Karena “berpengalaman panjang” soal pindah rumah itu Agus fasih dan antusias diajak bicara soal rumah, baik tentang rumahnya sendiri maupun rumah untuk para prajurit. Ia ingin menjelang pensiun semua prajurit TNI sudah memiliki rumah pribadi sehingga tidak terus-menerus menempati rumah dinas. Berikut petikan wawancara Joko Yuwono, Halimatussadiyah dan fotografer Susilo Waluyo dengan Laksamana Agus Suhartono di rumah dinas KSAL di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, dua hari menjelang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantiknya menjadi Panglima TNI tanggal 28 September 2010.

Selama menjadi Kepala Staf Angkatan Laut apa program TNI AL untuk memenuhi kebutuhan perumahan prajuritnya?

Akhir-akhir ini paradigma kebijakannya agak berbeda. Dulu kami selalu membangun perumahan prajurit sebagai rumah dinas. Tapi sekarang kami lebih menghendaki prajurit membeli rumah pribadi yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil. Dengan demikian selain mengurangi beban anggaran yang harus disediakan TNI AL, juga membantu para prajurit siap menghadapi masa pensiun.

Untuk rumah dinas orientasinya sekarang dalam bentuk flat (rumah susun). Itu sudah kami lakukan di Surabaya. Berkaitan dengan perubahan paradigma itu kami merasa beruntung, karena sejalan dengan program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Dalam pengadaan rusunawa ini kami menyiapkan tanahnya, Kemenpera yang menanggung biaya pembangunannya.

Pertama kami mendapat rusunawa di Sunter twin block. Tahun 2010 kami mendapat empat. Yang paling membutuhkan rusunawa adalah pangkalan TNI AL di daerahdaerah perbatasan seperti di Tanjung Pinang dan Belawan. Beberapa program ke depan akan menjangkau daerah-daerah seperti Merauke, Jayapura dan Padang. Dikaitkan dengan pengadaan rumah dinas (program pembangunan) rusunawa itu sangat bermanfaat.

Kenapa?

Karena Kemenpera juga memprioritaskan pembangunan rusunawa di daerah-daerah perbatasan. Seperti Merauke yang berbatasan dengan Papua Nugini. Pangkalan TNI AL di sana relatif baru sehingga masih kesulitan menyediakan perumahan bagi para prajurit. Kerja sama seperti ini sangat membantu. Kita juga akan prioritaskan pembangunan flat di Jayapura dan Sorong. Yang lain menyusul. Konsep rumah susun untuk rumah dinas itu kami harapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari setelah prajurit pensiun. Kalau mereka tinggal di flat, begitu pensiun akan terdorong untuk segera pindah mengingat tingkat kenyamanannya tidak senyaman rumah biasa.

Bagaimana dengan pengadaan rumah pribadi prajurit? Polanya menggunakan fasilitas KPR dari perbankan. Proyek pertama di Surabaya sebanyak 650 unit. Kira-kira 10 hektar. Peletakan batu pertama sudah kami lakukan sebelum puasa, sekarang dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dinikmati para prajurit. Koperasi TNI AL membeli tanahnya lima tahun lalu kemudian pembangunannya dikerjasamakan dengan developer anggota REI di Surabaya. Harganya saya patok. Rumah tipe 36/90 Rp85 juta plus biaya peningkatan mutu sehingga menjadi Rp90 juta. Kami ingin keuntungan koperasi membeli tanah lebih awal itu dinikmati prajurit.

Di sekitar Jakarta kami punya tanah di Tajur Halang, Bogor. Sekarang sedang proses pematangan lahan. Itu tanah juga dibeli beberapa waktu lalu oleh koperasi. Prosesnya hampir sama. Namun harganya tidak bisa semurah di Surabaya kendati tetap di bawah harga pasar. Ada sekitar 1000 unit rumah yang disediakan.

Bentuk pengadaan perumahan lainnya?

Dengan cara beli langsung ke developer. Misalnya, di sekitar Jakarta ada beberapa komplek perumahan, lalu developernya kami minta melakukan paparan proyek. Setelah itu kami pilih mana yang kira-kira layak dan harganya terjangkau, kemudian kami tawarkan kepada para anggota. Anggota kemudian memproses pembeliannya dengan fasilitas KPR BTN. Itu berjalan lancar.

Apakah ada bantuan uang muka?

Ada. Kalau pengadaan perumahan itu melalui Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), ada bantuan uang muka dari ASABRI Rp14 juta per anggota. Dulu ada bantuan uang muka juga melalui Kemenpera. Namun sekarang sudah tidak ada, diubah menjadi subsidi selisih bunga. Agar jangan sampai ada anggota yang tidak mampu menyediakan uang muka kita buat langkah terobosan. Kita kasih pinjaman dari Tabungan Disiplin (Taplin) untuk menutup kekurangan uang muka. Pengembaliannya diangsur setelah cicilan KPR lunas.

Taplin adalah iuran anggota yang dikumpulkan saat mereka menerima gaji. Nilai iuran beda-beda sesuai pangkatnya. Perwira beda dengan tamtama dan seterusnya. Pola ini sangat membantu. Jadi dari Kemenpera mendapatkan subsidi selisih bunga KPR, ASABRI membantu uang muka, Taplin memberikan pinjaman untuk menutup kekurangan uang muka. Pada dasarnya Taplin merupakan uang semua anggota. Bisa jadi setelah pensiun anggota tidak perlu membayar (pinjaman uang muka itu) jika akumulasi iuran yang dibayarnya tiap bulan mencukupi pinjamannya.

Berapa nilai uang muka yang dibantu Taplin?

Itu sangat tergantung nilai kredit yang dipinjam anggota. Misalnya, anggota mendapatkan kredit maksimal dari bank sebesar Rp65 juta, sementara harga rumahnya Rp90 juta. Maka kekurangannya yang Rp25 juta sebesar Rp14 juta diambil dari ASABRI, sisanya Rp11 juta dari Taplin. Skim seperti ini sudah berjalan lama?

Baru mulai tahun ini. Kalau skimnya seperti itu berarti semua prajurit bisa punya rumah?

Itu sangat tergantung kemampuan YKPP menyediakan alokasi anggaran per tahun. Kalau per tahun bisa menyediakan berapa ribu rumah mungkin kita bisa membangun rumah (pribadi untuk prajurit) dengan cepat.

Apakah ada kategori tertentu anggota yang bisa mendapatkan skim itu?

Pada dasarnya semua prajurit berhak memiliki tapi kami prioritaskan yang sudah berkeluarga dulu. Dari data ada 40 persen dari 65.000 personil TNI AL yang belum punya rumah. Jadi ada 28.000 rumah yang kita butuhkan. Karena kan masih banyak prajurit-prajurit muda.

Apakah setelah menjadi Panglima TNI program perumahan di lingkungan TNI AL ini akan diterapkan juga di TNI Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU)?

Saya kira sama saja. Pada dasarnya semua angkatan butuh rumah. Konsep yang saya terapkan di AL bisa juga (diterapkan) di AU dan AD. Hanya saya lihat di TNI AU jumlah perumahan (untuk prajurit)-nya sudah jauh lebih banyak dibanding AD dan AL. Untuk rumah dinas AU lebih settle. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana prajurit harus memiliki rumah sebelum pensiun, sehingga setelah pensiun tidak harus menempati rumah dinasnya terus menerus.

Sumber: Majalah HousingEstate 2010

Dapatkan Majalah HousingEstate di toko buku atau agen terdekat. (Lihat: Daftar Retailer)
atau
Unduh versi digitalnya WayangForce, Scoop & Scanie.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan