Penghindaran (atau Penggelapan) Pajak?

Senin, 22 Des 2014 |

Housing-Estate.com, Jakarta - Kalau berkaitan dengan membayar pajak , istilah small is beautiful sepertinya cocok mewakili keinginan banyak orang. Semakin kecil, semakin sedikit pajak yang harus dibayar, orang semakin suka. Ini berlaku tidak hanya untuk sebagian besar (kalau tidak semua) masyarakat Indonesia, tetapi juga banyak orang di seluruh dunia. Perhatikanlah tema kampanye calon presiden Amerika Serikat dari setiap periode, dari dahulu hingga sekarang, janji kebijakan di bidang perpajakan akan menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian calon pemilih.

Dalam kerangka pikir teori ekonomi, orang memang cenderung menginginkan membayar pajak serendah mungkin. Ini berkaitan dengan maksimisasi utilitas penghasilan yang dia peroleh. Pertanyaannya, apakah boleh membayar pajak serendah mungkin? Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana ’cara’ yang Anda gunakan.

Perhatikan perumpamaan sederhana berikut. Jika pajak dikenakan atas penjualan setiap unit jamur dan Anda membatasi jumlah jamur yang Anda jual, maka ini bukanlah suatu pelanggaran. Hak setiap individu untuk menjual seribu, lima ratus atau seratus unit jamur miliknya. Dalam literatur ekonomi tindakan Anda membatasi jumlah jamur yang dijual tadi disebut penghindaran pajak (tax avoidance). Tetapi, jika Anda tidak melaporkan kepada kantor pajak jumlah jamur yang Anda jual, atau Anda melaporkan tetapi jumlahnya lebih rendah dari seharusnya dengan tujuan membayar pajak lebih rendah, maka ini termasuk pelanggaran hukum, dan disebut dengan penggelapan pajak (tax evasion).

Dalam proses jual beli properti (tanah, rumah, ruko, apartemen, dll) ada kewajiban pajak yang harus dilunasi. Penjual wajib membayar PPh final 5% dari harga transaksi, pembeli membayar BPHTB 5% juga dari harga transaksi. Jika harga transaksi properti Rp1 miliar, maka PPh yang harus dibayar adalah Rp50 juta. Tindakan melaporkan harga transaksi menjadi Rp700 juta (karena kebetulan NJOP atas properti itu adalah Rp700 juta) sehingga PPh yang dibayar menjadi Rp35 juta adalah masuk dalam kategori penggelapan pajak. Ini melanggar hukum.

Semoga ini membuat terang pemahaman dan menjadi panduan kita sehingga tidak terjebak dalam tindakan yang salah.

Sistem perpajakan self assessment yang dianut di Indonesia memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Ini adalah sistem perpajakan yang mewah karena negara menaruh kepercayaan tinggi kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sekaligus ini adalah sistem yang menantang kesadaran, menguji kejujuran masyarakat. Ketika Anda tidak jujur dalam melaporkan jumlah penghasilan, maka hati-hati, Anda rawan termasuk dalam kategori penggelap pajak.

Godaan untuk membayar pajak lebih rendah dari seharusnya bukanlah isu baru yang hanya dialami oleh masyarakat modern sekarang. Saya mendapati pernyataan Plato pada buku Public Finance (Rosen dan Gayer, 2008), ”When there is an income tax, the just man will pay more and the unjust less on the same amount of income”. Anda tentu tahu, Plato adalah pemikir yang hidup beberapa abad yang lalu. Ini berarti, sejak jaman dahulu selalu saja ada orang yang membayar pajak lebih rendah dari yang lain padahal atas penghasilan yang sama. Mereka yang tidak jujur membayar lebih rendah.

Silakan Anda mengevaluasi diri, apakah termasuk dalam ‘the just man‘ ataukah ‘the unjust man’ dalam istilah Plato. Silakan periksa kembali laporan pembayaran pajak penghasilan Anda selama ini, apakah jumlah penghasilan yang Anda laporkan sudah sesuai kenyataan? Atau justru sama sekali belum membayar pajak atas penghasilan yang Anda peroleh selama ini? Apakah omset usaha Anda sudah dilaporkan dengan jujur?

Jika belum, sekarang ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri. Melalui kebijakan Sunset Policy, Ditjen Pajak akan membebaskan Anda dari sanksi bunga (2% per bulan maksimal 48%) atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan untuk tahun pajak 2006, 2005, 2004, 2003 dan seterusnya ke belakang. Kebijakan ini tertuang dalam pasal 37A Undang-Undang Perpajakan (KUP) terbaru. Dan hanya berlaku hingga 31 Desember 2008. Do not miss it!! Heru Narwanto

 

Sumber bacaan:

  1. Harvey S. Rosen, Ted Gayer, 2008, Public Finance, 8th Ed., McGraw Hill
Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan