Tiongkok Siapkan Beleid Baru Untuk Atasi Polusi

Rabu, 24 Des 2014 | Penulis: Nta

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan efek negatif tidak kecil. Di Tiongkok pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membuat kota-kota utama mengalami polusi berat. Oktober lalu, banyak peserta Beijing International Marathon ke-34, terpaksa berlari sambil menggunakan masker. Saat itu Beijing bak dikepung asap berbau bakaran batubara dan tingkat polusinya sudah melewati ambang batas standar World Health Organization.

Ilustrasi

Ilustrasi

Polusi juga mengancam kesehatan dan kehidupan warga kota. Bulan lalu, hasil studi green group dari Dewan Ketahanan Sumber Daya Alam Tiongkok melansir data, polusi udara dari industri yang berbahan bakar batubara telah menewaskan 670.000 orang pada tahun 2012. Untuk mengurangi polusi itu pemerintah Tiongkok kini tengah menggodok perundang-undangan baru.

“Polusi udara di sejumlah wilayah sudah menjadi masalah utama dan hari-hari berasap makin sering terjadi. Itu menunjukkan bahwa UU yang ada sudah tidak lagi cocok dengan kondisi terkini,” kata Menteri Lingkungan Zhou Shengxian, kepada Xinhua.

Rancangan Undang-undang (RUU) baru ini merevisi undang-undang tahun 2000 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. UU tahun 2000 itu pun merevisi UU tahun 1997. Pada RUU ini, batas polusi akan diketatkan dan pengenaan sanksi lebih berat. Komisi bidang lingkungan pada Kongres Rakyat Nasional Tiongkok merancang sanksi yang akan dikenakan, mulai dari denda maksimal 1 juta yuan atau sekitar Rp2 miliar, sampai penutupan pabrik yang melanggar batas emisi.

Selain itu, RUU tersebut juga akan mengetatkan standar untuk 264 juta kendaraan yang ada di Tiongkok, selain industri-industri yang berbasis batu bara dan berpolusi tinggi. Hal baru lain yang diatur dalam RUU itu adalah sistem peringatan dini dan prosedur rencana kontijensi jika terjadi peningkatan polusi yang sangat tajam di daerah tertentu, seperti yaitu Beijing-Hebei dan Tianjin. Ketiga daerah itu, pada kuartal ketiga 2014 adalah 45 persen wilayahnya terkena dampak polusi.

Aturan-aturan lain dalam RUU itu dinilai sudah cukup, walaupun banyak kebijakan tentang lingkungan sulit diterapkan di Negara Panda ini. Hal ini antara lain karena aparat pemda acapkali tak berani mengambil tindakan kepada BUMN-BUMN yang melanggar. Tapi diyakini, RUU baru yang rencananya akan mulai berlaku 1 Januari 2015 itu akan memperkuat posisi pemda dalam menjaga lingkungannya.

(Sumber: Reuters dan Xinhua)

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan