Beragam Pola Pembiayaan Diterapkan Untuk Kembangkan Infrastruktur

Rabu, 1 Apr 2015 | Penulis: Yudis

Housing-Estate.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengupayakan pembangunan besar-besaran sektor infastruktur. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Pola pembangunannya menggunakan pendekatan antar wilayah.

Menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Hermanto Dardak, untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah perlu pembangunan infrastruktur dilakukan secara bersama antara pemerintah, swasta, maupun BUMN dengan skema pembiayaan yang cukup beragam.

Ilustrasi

Ilustrasi

“Yang utama akan kita bangun adalah jalan dan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jalan tol yang layak secara finansial pembangunannya akan diserahkan kepada swasta dengan skema build operate transfer (BOT) maupun public private partnership (PPP) sehingga tidak menggunakan dana negara,” ujarnya pada acara Global Infrastructure Leader Forum di Jakarta, Selasa (31/3).

Pola ini banyak diterapkan untuk pembangunan jalan di Pantura dan Jakarta, seperti jalan empat lingkar dan delapan radial ekspress. Untuk jalan tol yang secara ekonomi layak namun tidak layak secara finansial tapi perlu dibangun untuk meningkatkan daya saing kawasan, maka swasta akan diberikan subsidi berupa viability gap funding (VGF).

“VGF ini kita berlakukan di wilayah seperti Kalimantan ataupun Sulawesi, misalnya kita perlu membangun jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda untuk mendukung pengembangan wilayah Maloy sebagai pusat kawasan industri sehingga bisa memperkuat dan memberi nilai tambah terkait produk di sana,” imbuhnya.

Proyek jalan tol yang menggunakan skema VGF antara lain Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Medan-Tebingtinggi, Cileunyi-Sumedang, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kayu Agung-Palembang-Betung. Model pembiayaan lainnya adalah 100 persen dibangun pemerintah untuk jalan tol yang secara ekonomi layak namun tidak layak secara finansial tapi lokasinya sudah tergolong maju.

Wilayah seperti ini berada di tengah dan sudah sangat maju tapi finansialnya tergolong marjinal, misalnya di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk wilayah seperti ini biayanya cukup mahal sehingga pemerintah yang membangun kemudian setelah selesai ditenderkan untuk investasi kepada swasta. Skema seperti ini sudah diterapkan di Jembatan Suramadu.

Model lainnya, untuk proyek yang harus dikembangkan guna mendukung pembangunan di suatu kawasan namun pemerintah tidak memiliki dana yang mencukupi atau tidak ada alokasinya dalam APBN. “Untuk yang seperti ini kita berikan penugasan kepada BUMN yang notabene 100 persen milik pemerintah. Misalnya proyek jalan tol Medan-Binjai kita serahkan ke Hutama Karya,” tandas Hermanto.

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan