Kenapa Tidak Mencetak Uang?

Kamis, 25 Jun 2015 |

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Kenapa tidak mencetak uang, saja?
Kenapa Negara harus meminjam uang?
Berhutang. Membayar bunga.

Kenapa tidak mencetak uang yang banyak, saja?
Kenapa harus ada penaikan harga BBM?
Kenapa tidak mencetak uang yang banyak, saja?
Toh, Negara berhak melakukannya.

Jika biaya per lembar untuk mencetak uang pecahan Rp100.000 adalah Rp1.500, maka Negara akan mendapat penerimaan Rp98.500 untuk setiap lembar. Kalau begitu, cetak saja 4 milyar lembar uang pecahan Rp100.000. Dalam sekejap, Negara akan memperoleh penerimaan sekitar Rp394 triliun. Dengan begitu, harga BBM tidak perlu naik.

Indonesia tidak melakukan itu.

Seigniorage. Dalam ilmu ekonomi, meningkatkan penerimaan Negara melalui pencetakan uang disebut dengan seigniorage. Berasal dari kata seigneur, sebutan orang Perancis untuk ‘tuan tanah’. Dahulu kala, seigneur memiliki hak untuk mencetak uang.

Jika ini obat, seigniorage merupakan obat dengan reaksi cepat tetapi mempunyai efek samping yang sangat merusak. Efek samping seigniorage adalah inflasi. Oleh karena itu, kebijakan seigniorage dalam dosis tidak tepat dapat membahayakan perekonomian. Dahulu, Indonesia pernah mengalami ini. Negara dijalankan dengan mencetak banyak uang, akibatnya terjadi inflasi tinggi. (Selanjutnya meletus peristiwa ‘Tritura’, yang salah satu tuntutannya: turunkan harga).

Negara yang belum lama ini mengalami inflasi luar biasa tinggi (hyper-inflation) akibat seigniorage adalah Zimbabwe. Semula, di era 1980-an hingga 1990-an Zimbabwe merupakan Negara dengan perekonomian yang sangat bagus. Namun, akibat adanya perubahan kebijakan ekonomi, salah satunya adalah mencetak uang yang sangat banyak, inflasi di Zimbabwe sejak tahun 2000-an selalu di atas 100% per tahun. Harga melonjak tidak terkendali. Tahun 2005 inflasi Zimbabwe di atas 500%, tahun 2007 di atas 60.000 % (www.en.wikipedia.org). Bahkan musim panas tahun 2008, inflasi menyentuh angka yang tidak masuk akal 231.000.000% (www.economist. com). Sangat mengerikan. Dalam situasi seperti itu, di Zimbabwe, orang harus merogoh koceknya sejumlah Z$ 500.000.000 untuk membeli sepotong roti. Lima Ratus Juta Dollar Zimbabwe untuk sepotong roti. Di Indonesia Rp500.000.000 bisa untuk membeli satu unit rumah.

Berikut akan kita bahas, kenapa mencetak banyak uang tidak membuat masyarakat menjadi makmur. Bukankah semua orang memerlukan uang? Kalau uang banyak tersedia dan masyarakat banyak memegang uang, bukankah seharusnya menjadi makmur? Kenapa mencetak banyak uang justru dapat menyebabkan kesengsaraan masyarakat akibat lonjakan harga? Untuk menjawabnya, kita perlu lebih dahulu tahu tentang ‘Teori Kuantitas Uang’, penemunya Irving Fisher (1867-1947), ekonom USA.

Teori Kuantitas Uang, dirumuskan Fisher sebagai berikut:

(Jumlah Uang x Perputaran Uang) = (Harga x Jumlah Transaksi)

Mari kita pahami rumus ini. Supaya mudah, bayangkan Negara yang sangat kecil, jumlah transaksi dalam setahunnya dapat dihitung.

Kita mulai dari sisi kanan rumus, yaitu: harga dikalikan jumlah transaksi. Misalkan terdapat 2.000 transaksi dalam setahun. Masing-masing transaksi harganya Rp1.000. Pertanyaan 1: berapa jumlah rupiah yang dipertukarkan setahun? Tentu Anda semua dapat menjawab, Rp2.000.000. Betul. Rp1.000 x 2.000. Agar transaksi di Negara itu dapat berjalan lancar, berarti harus tersedia Rp.2.000.000 selama setahun. Misalkan Negara ini hanya menggunakan satu jenis uang, yaitu pecahan Rp.100. Pertanyaan 2: berapa lembar uang yang harus disediakan Negara? Agar tersedia sejumlah Rp2.000.000, maka harus disediakan 20.000 lembar uang Rp100. Jawaban ini tidak tepat. Jawaban ini melupakan fakta bahwa dalam setahun tiap lembar uang dapat digunakan berkali-kali. Beralih dari tangan satu ke tangan yang lain. Uang yang tadinya rapi, kaku dan bersih, berubah jadi kucel dan kumal.

Berarti kita sudah masuk ke sisi kiri rumus, yaitu tiap lembar uang mengalami perputaran penggunaan. Misal tiap lembar uang dalam setahun mengalami perputaran (berpindah tangan) sebanyak 5 kali. Sekarang kembali ke pertanyaan 2, agar tersedia Rp2.000.000 dalam setahun apakah harus tersedia 20.000 lembar uang Rp100an? Tidak. Negara hanya perlu menyediakan 4.000 lembar uang Rp100an, dengan kata lain jumlahnya adalah Rp400.000. Negara hanya perlu menyediakan 4.000 lembar, bukan 20.000 lembar. Karena tiap-tiap lembar berpindah tangan sebanyak 5 kali, maka jumlahnya setara dengan 20.000 lembar. Semoga sampai di sini dapat diikuti dengan jelas. Silakan masukkan ke rumus: (Rp400.000 x 5) = (Rp1.000 x 2.000). Terbukti. Rp2.000.000 = Rp2.000.000. Ini disebut persamaan identitas, sisi kiri dan kanan harus selalu sama.

Selanjutnya, Negara dalam contoh kita ini membuat kebijakan mencetak banyak uang. Uang yang tadinya hanya 4.000 lembar, kemudian dinaikkan menjadi 32.000 lembar dengan cara mencetak uang. Atau naik 8 kali lipat. Maka kembali kepada rumus di atas, sisi kiri rumus akan menjadi Rp3.200.000 x 5. Jumlahnya adalah Rp16.000.000. Apa dampaknya terhadap sisi kanan rumus? Karena jumlah transaksi setahun adalah tetap 2.000 transaksi, maka harga akan berubah menjadi Rp8.000. Sehingga rumus sisi kanan adalah Rp8.000 x 2.000. Jumlahnya adalah Rp16.000.000. Sama dengan sisi kiri. Ingat persamaan identitas. Sisi kiri dan kanan harus selalu sama. Silakan perhatikan, dalam contoh kita ini, harga yang semula Rp1.000, melonjak menjadi Rp8.000, sebagai akibat dari kebijakan mencetak uang dalam jumlah banyak. Berarti telah terjadi inflasi sebesar 800%.

Sampai di sini semoga Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Jika belum, mohon diulang kembali pelan-pelan. Kini kita tahu, mencetak banyak uang bukanlah solusi yang baik untuk mengatasi penerimaan Negara. Heru Narwanto

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan