Penunggak Pajak, Waspadalah!

Senin, 4 Jan 2016 |

Housing-Estate.com, Jakarta - Pada edisi ini saya akan menjelaskan resiko apa saja yang akan dihadapi Wajib Pajak yang menunggak pajak. Memahami hal ini dengan terang, akan membekali Anda dalam menghindari permasalahan.

Tunggakan pajak baru muncul jika Anda terlambat membayar Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan olah Kantor Pajak. Termasuk juga dalam hal ini adalah SKP Kurang Bayar (SKPKB) dan SKPKB Tambahan (SKPKBT). Termasuk juga Surat Tagihan Pajak (STP).

Jika sampai dengan saat jatuh tempo, Anda belum melunasi pajak, maka sistem di Kantor Pajak akan mengelompokkan Anda sebagai penunggak pajak. Anda masih mempunyai kesempatan untuk melakukan pelunasan. Jika tujuh hari sejak jatuh tempo terlewati Anda belum juga melakukan pembayaran, maka Kantor Pajak akan menerbitkan Surat Teguran (ST). Dalam Surat Teguran ini disebutkan bahwa Anda diberi waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk melakukan pelunasan. Jika tidak dilakukan, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP).

Dalam hal penerbitan Surat Paksa ini, pihak Kantor Pajak menugaskan Juru Sita Pajak untuk menyampaikannya kepada Anda dan dibuat Berita Acara. Saran saya, Anda harus memberikan perhatian serius jika tahapan penagihan sudah sampai pada penerbitan Surat Paksa. Jika memang ada dana untuk melunasi, segera lunasi. Jika belum ada dana, lakukan langkah-langkah alternatif, setidaknya suatu plan (rencana) untuk menyelesaikan tunggakan pajak dalam jangka waktu tertentu. Misal, Anda berkomitmen akan mengangsur setiap bulan dalam setahun. Jangan lupa, komunikasikan plan Anda tadi kepada Kantor Pajak, terutama Juru Sita Pajak. Tunjukkan bahwa Anda mempunyai komitmen kuat untuk melakukan pelunasan hutang pajak.

Keseriusan yang Anda tunjukkan dalam menyelesaikan hutang pajak akan sangat berpengaruh pada langkah lanjutan yang akan diambil oleh Juru Sita Pajak dalam melakukan penagihan. Perlu dipahami bahwa, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ingat, dalam Surat Paksa dinyatakan bahwa: tunggakan pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam sejak tanggal Surat Paksa. Jika dalam jangka waktu tersebut Anda tidak juga melunasi, maka Kantor Pajak dapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Artinya, pada tahap ini Juru Sita Pajak dapat melakukan penyitaan barangbarang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak.

Barang-barang yang dapat disita adalah barang tidak bergerak (misalnya tanah dan bangunan), juga barang bergerak (mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan). Barangbarang yang disita ini dapat dilanjutkan pada proses pelelangan, jika dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyitaan hutang pajak belum juga dilunasi.

Sekali lagi saya menyarankan, jika usaha penagihan pajak sudah memasuki tahap Surat Paksa, sebaiknya Anda harus benar-benar dapat menunjukkan dan meyakinkan Kantor Pajak bahwa Anda beritikat baik untuk melunasi tunggakan pajak. Jika sebaliknya, maka Anda akan menghadapi potensi permasalahan yang lebih pelik. Di samping tindakan penyitaan sebagaimana disebutkan di atas, Juru Sita Pajak juga dapat melakukan pemblokiran rekening. Tindakan ini dilakukan sepihak, tanpa diinformasikan dahulu kepada Anda. Jadi, Kantor Pajak meminta pihak Bank di mana Anda menjadi nasabahnya, untuk memblokir rekening Anda. Pihak Bank wajib melaksanakan ini pada kesempatan pertama. Walaupun Anda merahasiakan nomor rekening dan nama bank Anda, jangan berfikir Anda aman dari resiko diblokir. Kantor Pajak mempunyai prosedur yang memungkinkannya mendapatkan nomor rekening dan nama bank Anda. Rekening yang diblokir masih tetap dapat menampung uang yang masuk, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan uang.

Di samping pemblokiran rekening, terhadap Wajib Pajak yang diragukan itikad baiknya, dapat dilakukan tindakan ‘pencegahan’, dan lebih keras lagi adalah ‘penyanderaan’. Pencegahan, maksudnya adalah larangan ke luar negeri. Sementara penyanderaan adalah menempatkan penanggung pajak pada suatu penjara, Jangka waktu pencegahan maupun penyanderaan ini adalah enam bulan dan dapat diperpanjang lagi selama enam bulan. Harap diingat bahwa pencegahan maupun penyanderaan ini tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Maksudnya, bukan berarti setelah disandera (dipenjara), kemudian tunggakan pajaknya menjadi lunas. Tidak! Tindakan pencegahan ke luar negeri dan juga penyanderaan tidak menghapus hutang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Anda. Heru Narwanto

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan