Airin Bisa Paksa Pengembang Bangun Rumah Murah

Jumat, 4 Agu 2017 | Penulis: Yoenazh

Housing-Estate.com, Jakarta - Walikota atau bupati sebagai pihak yang mengeluarkan izin pengembangan perumahan bisa memaksa pengembang membangun rumah murah di wilayahnya, tidak hanya rumah menengah dan mewah. “Seharusnya bisa karena sudah ada undang-undang dan permen (peraturan menteri)-nya,” kata Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kepada housing-estate.com melalui pesan tertulis di Jakarta, Jumat (4/8).

Rumah mewah di Tangerang Selatan

Rumah mewah di Tangerang Selatan

Ia memberikan jawaban itu menanggapi keluhan Walikota Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. Airin menyatakan, di wilayahnya banyak bercokol proyek properti berskala besar atau kota baru (township) seperti Bintaro Jaya (2.321 ha), Alam Sutera (900 ha), BSD City (6.000 ha), dan Vila Dago (150 ha), selain yang berskala menengah dan kecil, namun ribuan PNS-nya sulit mendapatkan rumah.

Umumnya proyek perumahan yang membangun ratusan ribu rumah dan apartemen itu hanya mengembangkan rumah menengah ke atas dan mewah yang sulit dijangkau PNS. “Di Tangsel banyak rumah mewah dibangun pengembang besar, tapi tidak membuat kami punya dana melimpah untuk menyediakan rumah murah (bagi PNS Tangsel). Saat ini banyak pegawai kami yang belum punya rumah layak huni,” kata Airin saat berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di Jakarta, Kamis (3/8). Ia menyebutkan, total sekitar 3.000 PNS Tangsel belum punya rumah sendiri. Data PNS yang belum punya rumah itu masih bisa bertambah.

Menurut Syarif, berbekal UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) 2011 serta Permenpera No 7/2014 tentang Hunian Berimbang sebagai salah satu petunjuk pelaksanaan UU itu, bupati dan walikota sebagai pihak yang memberikan izin lokasi, mengesahkan master plan dan/atau site plan proyek properti serta menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bisa memaksa developer mengembangkan perumahan dengan konsep hunian berimbang 1:2:3. Yaitu, setiap pembangunan satu rumah mewah harus diikuti dengan dua rumah menengah dan tiga rumah menengah bawah (rumah umum).

Di perumahan berskala besar, pembangunan rumah murah itu harus dilakukan dalam satu hamparan dengan rumah menengah dan mewah. Di perumahan yang lebih kecil bisa di luar lokasi, asal tetap dalam satu kota/kabupaten dan dibangun pengembang yang sama. Kalau berupa apartemen, pengembang wajib mengalokasikan 20 persen dari total ruangnya yang dijual (salable area) untuk rumah susun murah. Konsep hunian berimbang itu perintah UU PKP dan UU Rumah Susun yang wajib dijalankan pengembang.

Syarif menambahkan, pemkab dan pemkot perlu segera menindaklanjuti UU PKP dan Permenpera itu dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati/walikota (perbup/perwal). “Jadi, bupati atau walikota lebih mudah menolak izin (pengembangan perumahan yang diajukan) pengembang tanpa rencana (pengembangan dengan konsep) 1:2:3,” jelasnya.

Kendati demikian, sebelum perda atau perbup/perwal itu ada pun, bupati atau walikota sudah bisa memaksa pengembang membangun rumah murah melalui konsep hunian berimbang itu. “Karena sudah undang-undang dan permen (peraturan menteri)-nya,” katanya. Jadi, walikota atau bupati bisa menolak mengeluarkan izin bila pengembang tidak mau menjalankan kewajiban tersebut. Dengan cara itu pengembang dipaksa menyediakan rumah murah, sehinggaPNS Tangerang Selatan, juga masyarakat berpendapatan rendah (MBR), tidak kesulitan lagi mendapatkan rumah.

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan