Milenial Jakarta Makin Mustahil Punya Rumah

Senin, 7 Agu 2017 | Penulis: Nta

Housing-Estate.com, Jakarta - Sampai tahun 2015 akumulasi kekurangan pengadaan (backlog) rumah, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencapai 11,4 juta unit. Mengecil dibanding sebelumnya tapi tetap masih sangat besar. Penyebab utamanya, daya beli konsumen makin tertinggal oleh kenaikan harga rumah. Saat ini hanya sekitar 20% penduduk Indonesia yang mampu membeli rumah secara komersial, 40% perlu dibantu dengan KPR bersubsidi, dan 40% lainnya sama sekali tidak bankable.

Grahapura Kemang

Grahapura Kemang

Laporan Savills Consultants Indonesia, perusahaan konsultan properti asing di Jakarta, bertajuk “Housing the Millennials” yang dirilis awal Agustus lalu, memperkuat fakta itu. “Kaum milenial Jakarta makin sulit beli rumah, bukan hanya saat ini tapi juga di masa mendatang,” kata Anton Sitorus, Direktur Riset dan Konsultansi Savills Indonesia.

Berdasarkan riset itu, harga apartemen tipe studio berukuran 20-25 m2 saja, di Jakarta rata-rata sudah Rp400 jutaan/unit. Yang harganya di bawah itu sangat jarang. Bila dibeli dengan kredit pemilikan apartemen (KPA) 15–20 tahun, uang muka 10%, dan bunga rata-rata 12% per tahun, apartemen seharga Rp430 juta saja, hanya mampu dijangkau kalangan bergaji sedikitnya Rp13–14 juta/bulan karena cicilannya mencapai Rp4,26–4,65 juta per bulan.

Sudah begitu pasok apartemen di Jakarta juga masih jauh dari cukup. Dengan total backlog rumah mencapai 1,3 juta unit (2015), menurut Savills, jumlah apartemen per penduduk di Jakarta hanya 1 unit per 81 penduduk (1:81). Bandingkan dengan kota-kota utama di Asia lainnya seperti Bangkok (1:20), Kuala Lumpur (1:28), dan Hong Kong (1:5).

Bahkan, untuk kaum menengah ke bawah, di Jakarta hanya ada 31 ribu rumah susun sederhana (rusuna), dengan hanya 35% yang bisa dibeli atau rusuna milik alias rusunami. Selebihnya merupakan rusuna sewa atau rusunawa. Sekitar 50% dari rusuna itu dibangun sebelum tahun 2000 berupa hunian vertikal bertingkat rendah (low-rise) yang sekarang kondisi bangunan dan infrastrukturnya sudah semrawut dan tidak terawat.

“Anggaran pengadaan rumah memang sudah dinaikkan 0,5 persen tapi masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Bandingkan dengan anggaran perumahan Thailand dan Singapura yang 2,5 persen dan 5,2 persen,” kata Anton. Savills merekomendasikan pemerintah mencontoh negara tetangga mengatasi persoalan fundamental itu, dengan membuat perencanaan matang, mencukupi anggaran perumahan, dan konsisten menjalankan programnya.

Di Bangkok, Thailand, misalnya, pemerintah melakukannya melalui dua tangan: National Housing Authority (NHA) dan Community Organizations Development Institute (CODI). NHA lewat program Baan Ua-Arthorn menjadi institusi yang menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan CODI melalui antara lain program Baan Mankong, melakukan peremajaan kawasan kumuh dengan menyertakan partisipasi warga.

Pemerintah memberikan subsidi pembangunan infrastruktur serta menyediakan pinjaman lunak untuk warga membangun rumah dan melengkapi legalitas tanahnya, selain memberikan pendampingan selama program berlangsung. Indonesia pernah menerapkan program yang sama di masa lalu, tapi sekarang tidak berlanjut kecuali penyediaan rumah formal oleh Perumnas yang jumlahnya juga makin minimal.

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan