Panangian: Kolektor Tidak Nyaman, Pemulihan Bisnis Properti Makin Lama

Rabu, 9 Agu 2017 | Penulis: Yoenazh Khairul Azhar

Housing-Estate.com, Jakarta - Banyak faktor yang membuat kelesuan bisnis properti kali ini berlangsung lebih lama. Salah satunya, sikap kolektor yang tidak nyaman dengan situasi politik saat pilkada DKI Jakarta. Hal itu dikatakan pengamat properti Panangian Simanungkalit kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (8/8). Biasanya siklus bisnis properti berlangsung rata-rata dua tahun pada setiap fase. Sekarang sudah hampir lewat tiga tahun sejak kwartal dua 2014, fase resesi di bisnis properti belum juga pulih.

Perkantoran Premium di Kuningan

Menurut Panangian, di Indonesia yang menggerakkan bisnis properti masih para kolektor yang membeli properti sebagai koleksi (simpanan), bukan investor yang menghitung betul pengembalian investasi atau return dari setiap properti yang dibelinya. “Bagi para kolektor, sudah untung saja saat propertinya nanti dijual sudah cukup,” katanya. Mereka memilih properti karena menilainya paling aman, paling mudah dipahami, dan lebih besar keuntungannya dibanding deposito. Apalagi deposito dibatasi pengembaliannya maksimal Rp2 miliar bila bank tempat menyimpannya bermasalah.

“Tahun lalu sebenarnya bisnis properti sudah mulai menunjukkan pemulihan. Pasar makin optimis karena program tax amnesty cukup sukses. Tapi, tren pemulihan itu tidak berlanjut menyusul hiruk pikuk pilkada Jakarta (yang sangat berbau SARA). Investor merasa tidak nyaman dan lebih memilih menempatkan dananya di instrumen keuangan. Sampai sekarang tak ada dana repatriasi dari program tax amnesty yang dibelikan properti. Jadi, problemnya psikologis, bukan karena faktor ekonomi atau properti di Indonesia tidak menarik lagi,” tuturnya.

Faktor ekonomi, jelas Panangian, sudah mendukung pemulihan bisnis properti seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif masih bagus, inflasi dan bunga bank yang rendah, pembangunan masif infrastruktur di berbagai daerah, perigkat kemudahan berbisnis yang meningkat, dan naik kelasnya obligasi Indonesia ke level investment grade yang menunjukkan pengakuan dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Sikap para kolektor itu juga diikuti kalangan dengan pendapatan di bawahnya. Mereka memilih menahan belanja termasuk membeli rumah karena tidak nyaman dengan situasi. Karena itu pemasaran rumah menengah dan menengah bawah pun ikut melambat.

Panangian mengingatkan, sekitar 65 persen kapitalisasi bisnis properti di Indonesia berputar di megapolitan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) serta Jawa Barat. Karena itu pilkada Jawa Barat juga akan menentukan cepat lambatnya pemulihan bisnis properti. “Bila isu SARA juga dipakai masif dalam pilgub Jawa Barat 2018 seperti di Jakarta, pemulihan bisnis properti mungkin akan makin lama, karena tahun 2018 parpol-parpol juga bersiap menghadapi pemilu dan pilpres 2019,” ujarnya.

Ia mengakui, faktor-faktor lain juga berpengaruh seperti rencana pemerintah mengenakan pajak progresif terhadap pemilikan properti, perkembangan teknologi informasi dan perilaku berbelanja, makin bergesernya populasi ke kalangan muda, banyaknya kaum muda yang berwirausaha membuka usaha rintisan (start up), makin dipahaminya alternatif investasi di luar properti seperti saham-reksadana-surat utang negara, perkembangan politik dan ekonomi dunia, dan lain-lain, yang membuat para kolektor makin rasional. “Mereka menilai koleksi propertinya saat ini sudah cukup dan sementara tidak perlu ditambah dulu,” kata Pannagian.

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan