Apersi: Subsidi Silang untuk Hunian Berimbang

Senin, 16 Okt 2017 | Penulis: Yudis

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Sesuai aturan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pengembangan perumahan oleh perusahaan developer harus dilakukan dengan konsep hunian berimbang 1:2:3 (setiap pengembangan satu unit rumah mewah harus diikuti dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah/MBR). Dalam pelaksanaannya pengembang kerap berkelit terkait belum adanya aturan teknis mengenai pelaksaan kewajiban itu.

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : Media Sosial

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : citramaja.com

Berkaitan dengan itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia  (Apersi) mengusulkan agar pelaksanaan konsep hunian berimbang dimonitoring di tingkat pemerintah provinsi dan menjadi tanggung jawab gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bukan pemerintah kota atau kabupaten.

“Kalau misalnya di satu provinsi yang terbangun mayoritasnya kategori tiga atau rumah sederhana untuk MBR, mestinya tidak perlu diambil langkah apapun. Tapi kalau rasio 1:2:3 tidak sesuai, pemerintah bisa mengevaluasi penerbitan izin untuk kategori rumah yang lain,” kata Harry Endang Kawidjaja, Ketua Umum DPP Apersi, dalam siaran pers yang diterima housing-estate.com di Jakarta, Senin (16/10).

Agar tercapai keseimbangan sebagaimana amanat UU, pemerintah bisa memberikan insentif kepada pengembang yang membangun rumah sederhana. Apalagi, pasal 34 ayat 4 UU PKP memang menyebutkan, insentif bisa diberikan pemerintah daerah kepada pengembang terkait pelaksanaan hunian berimbang.

Insentif bisa diambil dari dana dari pelaku pembangunan kategori rumah mewah dan rumah menengah dengan pasal itu menjadi landasan pemerintah melaksanakannya. “Dengan begitu konsep hunian berimbang bisa tercapai dengan memberikan ekstra insentif kepada pelaksana pembangunan rumah murah dengan prinsip subsidi silang,” jelasnya.

Pemerintah bisa menerbitkan Sertifikat (mem)-Bangun Rumah Subsidi (SBRS) untuk setiap unit rumah subsidi yang telah keluar persetujuan kreditnya dari bank. SBRS itu memiliki nilai tertentu yang dijadikan patokan awal untuk pemberian insentif. SBRS itu nanti juga bisa dijadikan prasyarat pemecahan sertifikat bagi pengembang perumahan komersial baik kategori menengah maupun mewah.

“Kalau pola ini bisa dilakukan, pengembang yang membangun rumah menengah dan mewah tidak perlu pusing membangun rumah sederhana yang belum tentu menjadi keahliannya. Pasokan rumah sederhana juga akan tersedia cukup berdasarkan data hasil monitoring dari pemerintah provinsi. Yang lebih penting lagi, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan insentif pembangunan rumah murah,” tandasnya.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan