Harga Baja Ringan Akan Makin “Berat”

Rabu, 6 Des 2017 | Penulis: Yudis

Housing-Estate.com, Jakarta - Baja ringan dari campuran baja, alumunium dan seng, sejak 1,5 dekade terakhir sudah menjadi substitusi kayu sebagai rangka atap, dinding, dan lain-lain. Bahkan, untuk rumah murah penggunaan baja ringan sebagai rangka atap hingga penutup atap sudah mencapai lebih dari 95 persen.

baja ringan

Secara total rangka baja ringan hingga atap metal mengambil porsi 10-15 persen untuk keseluruhan bangunan. Seiring kian besarnya penggunaan material itu, ada kendala terkait regulasi pemerintah yang bisa berdampak pada suplainya.

Selama ini bahan dasar baja ringan itu hanya disuplai PT NS BlueScope Indonesia, perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Australia yang kemudian diakuisisi Nippon Steel (Jepang) dengan baku utama dari BUMN PT Krakatau Steel (KS).

Saat ini ada kekhawatiran dari beberapa asosiasi seperti Asosiasi Roll Former Indonesia (Arfi), Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (Apbri), dan Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (Asbarindo) terkait rencana pemerintah menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD). Produk baja dari luar (impor) harganya lebih rendah dibandingkan produksi dalam negeri.

Menurut Ketua Arfi Novia Budiman, saat ini kapasitas produksi dalam negeri hanya sekitar 150 ribu ton per tahun, sementara kebutuhannya mencapai 350 ribu ton. “Kalau impor dibatasi, sementara produksi dalam negeri belum bisa mencukupi, tentunya akan membuat produk ini menjadi lebih mahal. Untuk program rumah murah yang harganya sudah dipatok pemerintah, pengembang akan kesulitan menyediakannya. Jadi masyarakat banyak akan dirugikan,” ujarnya saat temu media di Jakarta, Rabu (6/12).

Ketua Asbarindo Dwi Sudaryono menambahkan, dengan pemerintah akan mengetatkan aturan di hulu, imbasnya akan langsung terasa di hilir berupa produksi material atap metal dan baja ringan. “Padahal pemerintah sedang getol menggalakkan sektor konstruksi dan perumahan. Jadi, kami bukannya tidak setuju regulasi itu, tapi harus dilihat dulu situasi di lapangan sudah siap apa belum,” katanya.

Pemerintah misalnya, bisa mengatur untuk tipe baja dengan ketebalan tertentu. Untuk perumahan rakyat dan bangunan sederhana lainnya, hanya dibutuhkan ketebalan metal 0,2 mm. Untuk segmen ini sebaiknya diberi kelonggaran. Belum mengenai selisih harga yang juga cukup tinggi. Harga bahan baku lokal lebih mahal 27 persen dibandingkan yang impor atau sekitar Rp19 ribu/kg dibanding baja impor yang hanya Rp16 ribu/kg.

“Maraknya impor ini karena keterbatasan pasokan di dalam negeri selain karena disparitas harga yang cukup jauh. Kalau pemerintah memperhatikan industri hilir baja di dalam negeri, kebijakan ini akan memukul produsen atap metal dan baja ringan dan pasti akan banyak yang gulung tikar,” jelas Benny Lau, Ketua Apbri.

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan