KPR Bersubsidi untuk Pekerja Informal Mulai Berjalan

Kamis, 7 Des 2017 | Penulis: Yoenazh Khairul Azhar

Housing-Estate.com, Jakarta - Pekerja informal adalah pekerja yang tidak menghasilkan pendapatan tetap dengan keamanan kerja (job security) rendah, status tempat bekerja tidak permanen dan tidak berbadan hukum, dan umumnya tidak dikenai pajak. Contohnya, mulai dari pedagang kaki lima, sopir angkot, tukang ojek, kuli angkut, buruh tani dan bangunan, pembantu rumah tangga, satpam, sampai pekerja lepas seperti artis dan seniman.

Ilustrasi : Pekerja pabri | Foto : IDNtimes

Ilustrasi : Pekerja pabri | Foto : IDNtimes

Selama ini pekerja informal bila membeli rumah termasuk rumah sederhana bersubsidi pun baik yang tapak (landed house) maupun bersusun (apartemen), harus tunai, tidak bisa menggunakan kredit bank. Bank hanya bisa memberikan kredit kepada pekerja formal berpenghasilan tetap alias pegawai perusahaan atau institusi pemerintah.

Tapi, sekarang melalui skim Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (6/12/2017), pekerja informal pun bisa mendapat subsidi rumah.

Peluncuran skim ditandai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti dan enam bank yang sudah menyatakan kesediaan menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk pekerja informal. Skema BP2BT dijalankan Kementerian PUPR melalui program National Affordable Housing Program (NAHP) atau Program Perumahan Terjangkau Nasional (PPTN) bantuan Bank Dunia yang juga menyasar rumah swadaya.

Para pekerja informal bisa mendapatkan BP2BT dengan membeli rumah atau membiayai pembangunan rumahnya secara kredit (KPR) melalui bank penyalur KPR yang sudah bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Yaitu, yang sudah meneken kerja sama, Bank BTN, Bank BRI, Bank Artha Graha, Bank BJB dan BPD Jateng. Kelak bisa menyusul bank lain.

Yang bisa memanfaatkan BP2BT adalah pekerja informal yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp4–7 juta per bulan (tergantung bentuk hunian rumah tapak atau susun), sendiri atau berpasangan. “MBR dari kalangan pekerja informal selama ini sulit dapat KPR karena tidak punya penghasilan tetap. Padahal, kalau digabung pendapatan suami istrinya, bisa melebihi persyaratan (yang ditentukan bank penyalur) KPR,” kata Lana seperti dikutip situs pu.go.id, Kamis (7/12/2017).

Yang bisa dibiayai dengan BP2BT adalah rumah bersubsidi sesuai harga patokan yang ditentukan pemerintah, yaitu (saat ini) Rp123–193,5 juta/unit tergantung zona (provinsi atau kota/kabupaten) untuk rumah tapak dan Rp8–10 juta/m2 untuk rumah susun atau sekitar Rp300 juta/unit.

Untuk itu calon penerima bantuan atau debitur diwajibkan membuka rekening tabungan dan menabung paling sedikit Rp2–5 juta (tergantung penghasilan debitur) atau hingga lima persen dari harga rumah, selama minimal enam bulan di bank penyalur kredit. Tabungan itu akan menjadi sebagian dari uang muka pembelian rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah secara swadaya.

“Bila periode tabungan kurang dari enam bulan, calon debitur belum bisa mengajukan permintaan BP2BT,” ujarnya. Pembatasan tenor menabung selama minimal enam bulan itu dimaksudkan untuk melihat konsistensi menabung atau penghasilan calon debitur sebagai dasar bank memberikan kredit. Makin lama dan konsisten periode menabung dan makin besar nilai tabungan, makin pede bank memberikan kredit.

Bila tabungan calon debitur sudah memenuhi persyaratan, pemerintah melalui skim BP2BT akan memberikan subsidi hingga 38 persen dari harga rumah atau maksimal Rp32 juta tergantung penghasilan MBR. Makin tinggi penghasilannya, kian sedikit subsidinya. Misalnya, subsidi Rp32 jutaan hanya diberikan kepada MBR berpenghasilan Rp2,5 juta. Untuk setiap penambahan penghasilan senilai Rp100 ribu, jatah subsidi dikurangi Rp200 ribu.

Tabungan calon debitur ditambah subsidi dari pemerintah itu akan menjadi uang muka pembelian rumah atau biaya pembangunan rumah secara swadaya bagi debitur. Sisanya dipenuhi dengan KPR yang dicicil dengan berbunga komersial selama maksimal 10 tahun. Semua informasi mengenai persyaratan mendapatkan BP2BT bisa didapat di bank penyalur KPR. Bank BTN yang selama ini menguasai penyalurkan KPR bersubsidi baru akan memulai penyaluran KPR skim BP2BT awal 2018, sedangkan Bank BRI rencananya kwartal tiga 2018.

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Pasang Listing GRATIS
Beri Tanggapan