Davy Sukamta: Mental Kerja Kita Sangat Perlu Dibenahi

Minggu, 11 Feb 2018 |

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Dalam 1-2 tahun terakhir terjadi banyak kecelakaan pada proyek bangunan tinggi di Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari kebakaran di apartemen Neo Soho (Tanjung Duren, Jakarta Barat) dan Casa Domain (Karet, Jakarta Pusat), robohnya dak lantai dasar kampus D Universitas Gunadarma (Depok, Jawa Barat) saat dicor, ambruknya bekisting (perancah) talang air di proyek kampus UIN (Ciputat, Tangerang Selatan), juga saat dicor, robohnya tangga darurat di apartemen Grand Kamala Lagoon (Bekasi, Jawa Barat), serta ambruknya bangunan konveksi di Jatisampurna (Bekasi, Jawa Barat) dan rumah duka di Penjaringan (Jakarta Utara), sampai kecelakaan “kecil-kecil” seperti runtuhnya plafon di ruang tunggu Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, putusnya tali gondola di Intiland Tower dan merosotnya lift di menara BRI II (keduanya di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat). Sebagian kecelakaan itu memakan korban jiwa, sebagian lagi hanya menyebabkan luka-luka. Sebelumnya kecelakaan serupa sudah kerap terjadi, seperti ambruknya rangka atap baja ringan gedung-gedung sekolah, putusnya tali lift di Menara Arkadia, Jalan TB Simatupang (Jakarta Selatan) dan apartemen Taman Kemayoran (Jakarta Pusat). Itu belum menyebut kasus ambruknya sejumlah ruko di Jakarta dan di kota-kota lain saat dibangun. Kenapa itu semua bisa terjadi? Yoenazh Khairul Azhar dan Yudiasis Iskandar mewawancarai Davy Sukamta, ahli konstruksi ternama yang juga Ketua Umum Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) 2014–2017 di kantornya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Berikut petikannya.

Davy Sukamta

Davy Sukamta

Komentar anda terhadap banyaknya kasus kegagalan konstruksi di Jabodetabek dan kota-kota lain belakangan ini?

Dalam kontrak kerja ada yang namanya gambar dan spesifikasi proyek. Bila kontraktor tidak bisa memenuhinya, itu sudah dianggap kegagalan konstruksi. Kalau sampai proyeknya roboh baik sebagian maupun keseluruhan, itu kegagalan fatal dan tidak wajar sama sekali. Harusnya bisa dihindari, sejak dari perencanaan, pengawasan, sampai konstruksi (pelaksanaan).

 

Bagaimana sih sebenarnya manajemen konstruksi sebuah proyek?

Construction management (CM) itu adalah jasa profesional untuk mengawal sebuah proyek sampai terlaksana sesuai kontrak. Manajemen konstruksi (MK) yang lengkap harusnya terlibat sejak perancangan sampai serah terima. Perancangan itu komponen utamanya arsitektur, struktur, dan instalasi. Masalahnya sekarang tidak ada perusahaan CM yang sanggup melaksanakan manajemen konstruksi yang lengkap itu. Soalnya mereka tidak bisa memelihara tenaga ahli full time di kantornya, karena persaingan harga yang tidak wajar sehingga mereka menerima imbalan ala kadarnya (dari pemilik proyek). Tenaga ahli kan mahal. Dampaknya mutu pekerjaan yang ditawarkan tidak mampu mencakup seluruh aspek (proyek) secara mendalam. Umumnya tugas CM dipotong dan dimulai sejak pelaksanaan proyek saja. Terlalu banyak yang tidak mengerti berbagai masalah teknis dalam pengerjaan struktur dan pondasi, bahkan soal spek. Umumnya mereka melemparkan saja masalah itu ke perencana sesuai bidangnya, bukan menanganinya sendiri. Kalau ada masalah a, tinggal kasih ke si a, ada masalah b oper ke si b. Kadang karena nggak ngerti, ada masalah a kasihnya malah ke si c. Makanya, ada istilah post master, CM menjadi sekedar tukang pos. Harusnya, perusahaan CM tumbuh dengan keahlian yang dipelihara dan ditingkatkan terus menerus dan corporate culture-nya bisa ditanamkan. Dunia konstruksi kan luas. Ada konstruksi beton, pengenalan bahan, soal gambar, pelaksanaan, dan lain-lain. Ahli yang bagus paling tidak secara umum menguasai itu semua. Kalau ada masalah yang spesifik banget, baru tanya kepada yang menguasainya. Expert yang (menguasai keahlian) umum itu saja sekarang sudah jarang. Jadi, bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan dengan baik?

 

Bagaimana mengatasi persoalan itu?

Harus ada kesadaran dari semua pihak untuk berubah dan membuat terobosan termasuk pemberi kerja, tidak hanya regulator (pemerintah), karena (cara kerja seperti itu) sudah menjadi pola. Perlu pengembang yang mau menyajikan kualitas. Kalau tipe-tipe (pemilik proyek) seperti itu cukup banyak, tentu orang akan terdorong menawarkan jasa yang profesional.

 

Banyak pihak yang terlibat dalam sebuah proyek, kalau ada kegagalan konstruksi, siapa yang bertanggung jawab?

Kesalahannya harus dicari tahu dulu, baru bisa menunjuk siapa yang salah. Jadi, kasus per kasus. Soal perancah misalnya, kalau lantai bangunannya empat meter, sistem perancahnya untuk empat meter. Pada lantai bangunan 12 meter, pemborong yang tidak berpengalaman akan mengajukan sistem perancah yang biasa dia pakai ke MK. Padahal, empat meter dan 12 meter panjang tekuknya lain, sehingga kapasitas perancahnya pasti turun. Apalagi lantai yang 12 meter, baloknya besar-besar. MK yang kurang ahli bilang, oh biasanya memang begitu (dan setuju), tidak bisa melihat sesuatu yang spesifik. Kemudian terjadi kecelakaan. Ya, kontraktornya salah, MK-nya juga karena meng-approve (sistem perancah yang diajukan pemborong). Kalau MK-nya menolak dan pemborongnya tetap maksa, masalahnya lebih ruwet dan panjang. Waktu maksa itu tertulis atau tidak, akhirnya berbelit-belit (penyelidikan kasusnya). Kegagalan konstruksi hampir semua terjadi saat pelaksanaan proyek. Biasanya karena (kesalahan penggunaan) alat bantu, pekerjaan sementara, dan lain-lain. Dokumen konsultan tidak menjelaskan perancahnya harus seperti apa. Dibebaskan kepada pemborong. Karena perang harga, pemborong cenderung menawarkan sistem yang biayanya paling terjangkau, karena alat bantu tak ada nilainya. Untuk ngecor beton misalnya, harus ada cetakan. Habis dipakai, cetakan itu nggak ada yang bayar, yang dibayar (hanya) betonnya. Karena itu buat saya yang lebih penting bagaimana mencegah kesalahan itu. Kalau pengembang smart yang mengutamakan kualitas makin banyak, mereka akan menilai jasa perancangan bukan lagi dari nilai imbalan jasanya, tapi dari pengalaman, reputasi, dan dedikasi konsultannya. Kalau diminta merancang apartemen 20 lantai, saya bisa mengeluarkan gambar 20 halaman, bisa 100 halaman. Siapa yang menentukan harus 100 atau 20 gambar? Nggak ada. Kembali kepada si konsultan, mau menyajikan yang terbaik atau asal-asalan. Kalau yang terbaik, merancangnya harus lebih intens dan mendalam, butuh waktu lebih banyak. Kalau begitu, cost (fee)-nya juga harus lain dong. Kalau disamakan, itulah pangkal masalah. Konsultan perencana dan MK-nya asal jadi, pemborongnya yang paling murah. Kalau terjadi kegagalan konstruksi, kita tidak heran. Kualitas pekerjaan menyedihkan, gedung-gedung kita memalukan, jalan tol bergelombang, dan lain-lain.

 

Konsultan perencana, kontraktor, MK, semuanya ditunjuk pemilik proyek?

Dalam praktik ada pemilik proyek yang menunjuk satu kontraktor (design construction). Kontraktor dipersilahkan membuat desain, membangun, mengawasi, dan seterusnya. Pemilik tinggal bilang, saya mau gedung dengan desain dan performa seperti ini. Ada sistem yang lebih tradisional. Pemilik proyek menunjuk konsultan (perencana), menender proyek dan memilih kontraktor. Pelaksanaannya bisa diawasi MK atau oleh tim inhouse klien. Dia memelihara tim pengawas sendiri yang dididik secara berkesinambungan. Sistem ini lebih banyak dipakai. Kadang-kadang untuk proyek yang besar sekali, (kontraktor) spesialis pondasi dipisah. Untuk kontraktor utama paling yang dipisah kontraktor instalasi atau ME (mechanical electrical) berikut plumbing (pemipaan), AC dan lain-lain. Koordinatornya tetap kontraktor utama. Sementara CM praktiknya saat ini hanya mengikuti. Tak ada yang mampu mengkoordinir. Padahal, secara profesional, mau CM atau tim inhouse, tidak bisa sekedar mengikuti, karena tidak mungkin pemilik proyek percaya 100 persen dengan kontraktor utama. Kalau misalnya, ada yang berusaha men-downgrade (menurunkan spek), pemilik proyek kan kecolongan. Makanya, pengawas harus proaktif. Misalnya, kontraktor bilang mau mengerjakan ini, metodenya begini. Yang mengawasi harus bisa mengkaji, memberi komentar, mengajak kontraktor berdiskusi mengenai metode itu. Kalau disetujui, baru dijalankan. Kalau CM-nya dibayar murah, dia tidak mungkin punya pengetahuan sampai ke situ. Dia tidak punya waktu dan biaya untuk belajar. Karena itu dia sulit proaktif. Akhirnya dia cuma dikasi paper work (gambar kerja), lihat-lihat, komentar sedikit, terus setuju. Jangan-jangan dia dibohongi kontraktor (dia tidak tahu)…ha-ha-ha.

 

Kenapa kasus kegagalan konstruksi jarang sekali yang berlanjut ke pengadilan? Padahal, itu kan perlu untuk pembelajaran?

Tanya penyidiknya, jangan tanya saya…ha-ha-ha. Yang jelas kita punya ahli yang mampu mengidentifikasi masalahnya, sehingga bisa ditentukan apakah (kegagalan konstruksi itu masuk delik) perdata atau pidana atau keduanya. Nggak susah dari sisi keilmuan membuktikannya, tinggal penegakan hukumnya saja. Sekitar 95 persen kasus bisa diurai. Memang belum pernah saya dengar (ada yang sampai divonis).

 

Tangga darurat yang sedang dibangun di sebuah proyek bisa roboh walaupun kontraktornya perusahaan besar dengan reputasi global?

Saya punya perusahaan kecil dengan 50 karyawan, sekarang berkembang menjadi 10 ribu karyawan, kontrolnya pasti jauh lebih sulit. Karena itu diperlukan quality system yang harus dipikirkan, dibuat, diterapkan, dikaji ulang secara berkala dan direvisi supaya lebih baik. Sistem itu termasuk soal K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) harus diterapkan dan pelakunya disiplin menjalankan. Kalau sistem ada tapi tidak diikuti dengan disiplin, bisa saja (terjadi kecelakaan). Disiplin ini penting karena kita mengerjakan sesuatu yang akan dipakai orang banyak. Disiplin itu menyangkut sikap dan integritas. Ibaratnya kalau belum ada dalam sistem, tapi tahu itu salah atau riskan, dia berani menolak mengerjakan atau mendiskusikannya dulu dengan atasannya. Persoalan terbesar kita di sini. Dan, ini bukan hanya di dunia konstruksi. Kita cenderung mencari kemudahan sesaat, mau gampangnya. Jadi, ini soal character building. Tidak hanya dalam hard infrastructure, bikin jalan, pelabuhan, gedung, dan lain-lain, tapi juga soft infrastructur. Administrasinya, yang ngejalanin, sistem pengelolaan.

 

Makanya Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bisa banjir dan plafonnya ambruk?

Soft infrastructure-nya nggak jalan. Nggak mau mikir dan bertanggung jawab, kerja seenaknya, tidak mau mencoba berpikir lebih lanjut. Jadi kembali ke soal sikap, integritas, dan mental kerja. Mental kerja kita sangat perlu diperbaiki.

 

Secara teknis kemampuan ahli kita tidak kalah dibanding ahli serupa di negara lain?

Penguasaan teknis harus direbut, dan itu perlu waktu. Kalau saya kerja dengan imbalan jasa rendah, untuk memenuhi overhead saya tidak bisa kerja di satu proyek tapi harus di dua proyek, perhatian saya (terhadap kualitas) pasti lebih sedikit. Saya juga tidak punya kesempatan untuk belajar karena harus kerja terus seperti mesin. Common practice seperti ini harus diputus. Kita perlu pahlawan senyap. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih tanpa mengharapkan bintang jasa. Misalnya, pengembang yang menawarkan produk berkualitas, dengan tidak asal menunjuk konsultan dan pemborong. Ini bisa memutus common practice itu sehingga bergaung dan mempengaruhi yang lain untuk mengikuti.

 

Kenapa komunitas seperti LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) seperti tidak concern terhadap persoalan ini?

Mungkin ada yang concern tapi tidak punya suara. Atau sudah bersuara tapi tidak didengarkan. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian PU mengaturnya, karena LPJK itu kan tatanan yang diamanatkan UU. Seperti rumah, ada keluarga dan kepala rumah tangga. Nah, kepala rumah tangga membuat aturanlah supaya orang-orang (di rumah) bertingkah laku yang sopan. LPJK itu dibentuk kan supaya yang kerja (di dunia konstruksi) bukan orang sembarangan. Tapi faktanya (LPJK) cuma nyusahin orang, harus ada administrasi macam-macam dan bayar. Lebih baik malah nggak ada.

 

Bagaimana konsumen menilai kehandalan bangunan tinggi sebelum membeli?

Kalau gedung sudah mengantongi IMB dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), mestinya sudah aman ya. Kalau tidak, pemdanya berani amat ngeluarin izin? Kalau terjadi apa-apa dengan bangunan itu, pemda harus tanggung jawab. Tapi, kalau belum ada SLF, gedungnya sudah dihuni dan terjadi apa-apa, pengembangnya yang tanggung jawab. Konsumen juga perlu diedukasi supaya mengapresiasi produk berkualitas. Mereka memilih bukan lagi karena murah atau mahal tapi kualitas. Untuk itu perlu dirunut siapa konsultan, kontraktor, pengembang, dan spesifikasi proyeknya. Itu bisa dilihat dari pengalaman orang yang sudah menempati, dari proyek-proyek yang pernah dikerjakan, perlu cari referensi. Selama ini pasarnya kan cuek dan cenderung impuls. Ada yang bilang, eh lu beli tuh, pasti untung, dia beli aja. Jadi, memang butuh waktu.

 

Oh ya, bagaimana ketahanan gedung tinggi di Indonesia terhadap gempa?

Kalau dirancang baik, dilaksanakan dan diawasi pengerjaan dan pengelolaannya, peraturan soal bangunan tahan gempanya juga dipatuhi, pasti aman. Pada konstruksi tahan gempa itu ada hal-hal kecil yang ternyata penting seperti soal sengkang, kait dan panjangnya. Bangunan tinggi yang dibangun beberapa puluh tahun lalu pun menurut saya aman, walaupun waktu itu standarnya, misalnya baru untuk gempa berskala tujuh. Tetap kalau ada gempa, nggak roboh, hanya kerusakannya lebih besar. Yang saya khawatir yang kecil-kecil kayak ruko yang jumlahnya sangat banyak. Kualitasnya sangat tergantung sikap developernya. Di Jakarta ruko tidak termasuk dalam review TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) karena hanya empat lantai dan dianggap sederhana. Kalau rumah dua lantai memang tidak perlu TABG, cukup mengikuti petunjuk pembangunan yang benar. Masalahnya literatur bangunan tahan gempa itu disosialisasikan dan diikuti nggak? Kami pernah usul di setiap kelurahan di Jakarta dipasang poster berisi guidance pembangunan rumah tahan gempa supaya bisa dibaca banyak orang. Contoh posternya dibikin tapi saya nggak pernah liat dipasang.

 

Soal fasilitas publik entah gedung, jalan, jembatan, saluran, dan pedestrian, kenapa seperti nggak pernah didesain ya?

Bujetnya mencakup perencanaan dan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan, plus membeli barang-barang pengisinya. Cuma proyek pemerintah itu kan 10 ribuan per tahun. Jauh lebih pusing. Di sini sistem jadi sangat perlu. Juga implementasinya. Sistem (dan regulasi) bagus, implementasinya bisa jelek. Pemerintah berani nggak menunjuk kontraktor terbaik, bukan yang paling murah? Mungkin nggak berani karena takut kena (jerat) KPK. Solusinya ada di prakualifikasi yang menyaring dan memastikan yang berhak ikut tender adalah kontraktor yang memenuhi syarat, yang punya kemampuan, pengalaman, track record. Masalahnya di Indonesia prakualifikasi itu sering hanya proforma (formalitas). Surat-surat (perusahaan)-nya ada, selesai, bisa masuk (jadi calon peserta tender). Makanya jual beli surat (dan ijazah insinyur) marak. Yang punya surat dapat duit, yang punya ijazah juga. Selain itu desain fasilitas publik begitu-begitu saja, juga karena standar perancangannya tidak diubah mengikuti perkembangan. Masih seperti 40–50 tahun lalu. Publik pun tidak pernah menggugat fasilitas publik yang buruk itu. Nrimo. Harusnya berani menggugat agar pemerintah lebih bertanggung jawab membangunnya dan ada dorongan melakukan pembaharuan.

 

Apa TABG yang berisi TPAK (arsitektur), TPKB (bangunan), dan TPIB (instalasi) itu  tidak bisa merekomendasikan desain fasilitras umum yang bagus?

Kuasanya dibatasi, hanya memberi nasihat sebagai bahan pemda mengeluarkan izin. Itu pun di Jakarta hanya menyangkut gedung delapan lantai ke atas, tidak fasilitas publik. Bagus juga ide memperluas nasihatnya sampai ke fasilitas publik itu, supaya kualitasnya bagus dan ada keserasian. Timnya terpisah, karena keahlian yang dibutuhkan juga berbeda seperti planologi, civil work, dan lain-lain. Mungkin namanya Tim Ahli Fasilitas dan Bangunan Publik.

 

Davy Sukamta adalah pendiri dan pemimpin Davy Sukamta & Partners (DSP), perusahaan konsultan struktur dan pondasi tersohor di Jakarta. Ia lulus sebagai insinyur teknik sipil dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 1981. Davy yang sudah bekerja di perusahaan pengembang dan konstruksi sejak kuliah, menjadi konsultan sejumlah proyek gedung tinggi ternama di Jakarta dan kota besar lain termasuk Gedung Indonesia-1 (63 lantai dengan tujuh lapis basement) setinggi 303 meter. Ia selalu mengutamakan kualitas dalam menangani proyek-proyek itu. Ia bahkan memberikan asuransi jaminan karya (professional indemnity insurance) untuk rancangannya. Pengutamaan pada mutu itu kerap membuat stres perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek, tapi memuaskan pemilik proyek karena hasilnya lebih bagus dan efisien. Total sampai sekarang sudah lebih dari 200 proyek yang ditangani Davy. Bidang keahlian pria kelahiran Jakarta, 15 Februari 1957, yang merintis DSP di sebuah kantor seluas 50 m2 di Radio Dalam, Jakarta Selatan, tahun 1989 ini adalah perancangan gedung tinggi tahan gempa, termasuk sistem isolasi seismik. Terkait keahliannya itu, ia juga menulis banyak makalah yang dipresentasikan di berbagai forum termasuk di CTUBUH (Council on Tall Building & Urban Habitat).

Sumber: Majalah HousingEstate

Dapatkan Majalah HousingEstate di toko buku atau agen terdekat. (Lihat: Daftar Retailer) atau Unduh versi digitalnya Scoop.

 

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan