MTI: Proyek TOD Harus Seimbang antara Aspek Komersial dan Pelayanan Publik

Selasa, 20 Feb 2018 | Penulis: Yudis

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta - Konsep hunian yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum seperti LRT, MRT dan kereta komuter atau transit oriented development (TOD), makin kerap dibicarakan dan dikembangkan developer saat ini. Umumnya huniannya berupa rumah bersusun atau apartemen dilengkapi fasilitas pendukung termasuk area komersial dan ritel.

lrt kuningan

Dengan tinggal di apartemen TOD, mobilitas penghuni serta penghuni properti eksisting di sekitarnya dalam radius beberapa ratus metera, menjadi lebih mudah dan efisien karena proyek TOD didesain terbuka ke lingkungan sekitarnya.

Penghuni apartemen dan masyarakat sekitarnya bisa mengakses stasiun atau halte transportasi umum di lokasi dengan berjalan kaki atau bersepeda melalui kawasan TOD. Sementara pengguna kendaraan pribadi dari berbagai area terdekat bisa memarkirkan kendaraannya di kawasan TOD untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan transportasi massal ke tujuan masing-masing.

Karena di Indonesia TOD itu masih merupakan konsep baru, perlu regulasi untuk mematikan konsepnya diterapkan dengan benar. Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, karena TOD merupakan sebuah kawasan terpadu yang terbuka, perlu analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)-nya, masterplan, hingga IMB yang terpadu juga untuk satu kawasan.

“Konsep TOD kan menyediakan akses sebesar-besarnya kepada transportasi umum. Makanya harus jelas radius (kawasan)-nya sampai berapa ratus meter. Formula-formula teknis seperti ini harus diatur dan di-adjust lagi. Asumsinya tentu harus berbeda dengan kawasan yang bukan TOD,” katanya kepada housing-estate.com di Yogyakarta akhir pekan lalu.

Danang mengapresiasi makin banyaknya para pengembang properti dan BUMN yang berkolaborasi mewujudkan proyek dengan konsep TOD Hanya, ia mengingatkan kerja sama jangan terlalu fokus pada aspek bisnis semata.

Sebagai konsep baru, pengembangan kawasan TOD harus melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan lain-lain. Selama ini ia melihat pengembangan proyek TOD hanya fokus pada aspek komersial dan menyepelekan aspek pelayanan publiknya.

“Sebetulnya Kementerian ATR/BPN sudah mengeluarkan panduan kalau tujuan utama pengembangan proyek TOD adalah melayani publik, bukan hanya keuntungan pengembang. Secara gradual ini mesti diatur, misalnya lot parkir dikurangi selama layanan angkutan masalnnya makin bagus. Kalau sekarang belum bisa karena setiap bangunan harus menyiapkan parkir supaya tidak berdampak pada kemacetan kawasan. Nantinya yang seperti itu bisa ditinjau ulang,” jelasnya.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Ikuti update berita properti terbaru. Follow
Beri Tanggapan